Diduga Oknum Perangkat Desa Wlahar Wetan Gelapkan Duit PBB 2021, Ini Permintaan Warga

BANYUMAS - Puluhan warga Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, mendatangi kantor desa setempat untuk mempertanyakan terkait Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2021 yang Diduga belum dibayarkan, Kamis (22/09/2022).

Hal ini terungkap saat salah satu warga Desa hendak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke salah satu Bank, akan tetapi dalam keteranganya, masih ada tunggakan PBB pada tahun sebelumnya (2021) yang masih belum dibayar.

Baca juga: Beradegan Mesum Menggunakan Seragam Sekolah, Ini Alasan Pasangan Sejenis Banjarnegara

Dari hal tersebut Warga menduga ada Praktek penggelapan uang Pembayaran Pajak dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh oknum perangkat desa berinisial (AG). Di Aula Desa Wlahar Wetan Para warga berkumpul menanyakan PBB, milik warga yang telah dibayarkan. Warga mempertanyakan kemana meguapnya uang PBB yang rutin dibayarkan warga setiap tahunya. 

Baca juga: Terkait Proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

Dari informasi yang dikumpulkan Indonesiasatu.co.id warga setiap tahunnya sudah secara rutin membayar PBB. adapun salah satu koordinator warga Desa Wlahar Wetan sebut saja (F) dalam pertemuan tersebut meminta, agar permasalahan ini diselesaikan secara jalur hukum atau Pelaku Dugaan Pengelapan (AG) Mundur dari perangkat Desa Wlahar Wetan. 

Dalam kesempatanya Slamet Z Selaku kepala Desa menyampaikan, yang jadi permasalahan tagihan tahun 2021, dari para penarik sudah menyetorkan ke Koordinator penarikan pajak. Dari RT.09 dan RT.10, pada awalnya warga ingin tahu siapa yang mengendapkan uang tersebut.

Baca juga: Polisi Bekuk Penjual Ribuan Obat Tramadol Berkedok Toko Kelontong di Banyumas, Diduga Masih Ada Tempat Lain Yang Mengedarkanya

"Saya memakai peraturan desa atau Perbub yang ada teguran ke 1, ke 2 dan ke 3, untuk pemerintahan kita tetap melaksanakan pelayanan seperti biasanya meski ada proses Hukum yang berlaku", ungkapnya.

Baca juga: Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

Lebih lanjut, Sebagai kades tidak bisa serta merta bisa menghentikan perangkat tersebut tanpa ada alasan yang pasti atau bukti proses jerat hukum yang terbukti, menjadi terpidana. Ketika masyarakat yang meminta proses secara hukum, seharusnya masyarakat yang melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

"Untuk total jumlah tunggakan PBB warga yang belum di bayarkan itu sekitar 15 juta", tambahnya. 

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

Sementara sebelum ada gejolak dari masyarakat Slamet Z sudah mengingatkan kepada (AG) yang Diduga sbagai Pelaku penggelapan PBB milik warga, supaya menyelesaikan selama 1 (satu) Minggu. 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Forkompincam Kalibagor dan mendapatkan pengawalan langsung dari AKP Diah SH selaku Kapolsek Kalibagor dan anggotanya. 

(N.Son)